Kepala Kantor Pos Kutawaluya Tegaskan Tak Ada Potongan BLT, Ratusan Data Penerima Bermasalah
KARAWANG — Kepala Kantor Pos KCP Kutawaluya, Didik Mulyadi, akhirnya angkat bicara menanggapi laporan warga terkait dugaan potongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) S Kesra serta persoalan sejumlah penerima yang gagal mendapatkan haknya akibat ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Didik menegaskan bahwa pihak kantor pos hanya bertugas sebagai penyalur, sementara proses verifikasi serta validasi data penerima berada sepenuhnya di bawah kewenangan pemerintah desa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Patokannya sederhana: NIK harus sama. Nama bisa sama banyak orang, tapi NIK itu satu orang satu. Kalau NIK berbeda, otomatis tidak bisa dibayarkan,” tegas Didik, Jumat (28/11/2025).
Ratusan Data Bermasalah, 63 KPM di Kutakarya Diretur
Dalam proses penyaluran BLT putaran ini, ditemukan ratusan data tidak sinkron, mulai dari NIK yang tidak cocok, penerima yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, hingga alamat yang tidak dikenal.
Khusus di Desa Kutakarya, dari total 418 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tercatat 63 KPM diretur karena data mereka dinyatakan tidak valid.
"Sebagian besar karena NIK berbeda saat dicek di aplikasi capil. Kalau NIK-nya tidak sama, berarti bukan orangnya. Itu harus ditolak oleh juru bayar,” ujar Didik.
Desa lain pun mengalami persoalan serupa. Desa Kutagandok bahkan mencatat sekitar 70 KPM gagal salur karena kendala data.
Dana Bermasalah Wajib Diretur, Tidak Boleh Dialihkan
Didik menjelaskan bahwa setiap dana yang gagal disalurkan wajib dikembalikan ke pemerintah melalui mekanisme retur resmi. Dana tersebut tidak boleh dipindahkan atau diberikan kepada pihak lain secara sepihak.
"Uang yang tidak bisa dibayarkan dikembalikan ke pemerintah, bukan ke pihak lain. Ada berita acara dan datanya dibuat oleh desa, karena mereka yang tahu siapa yang pindah, meninggal, atau tidak dikenal,” jelasnya.
Isu Potongan Dana Dibantah Keras
Terkait laporan warga mengenai adanya potongan BLT oleh oknum tertentu, Didik membantah keras keterlibatan kantor pos dalam praktik tersebut.
“Masalah potongan itu bukan dari pos. Kita hanya menyalurkan sesuai data. Kalau ada NIK beda, ya tidak bisa dibayarkan,” tegasnya.
Penyaluran Diburu Tenggat, Retur Dimaksimalkan Hingga Sabtu
Penyaluran BLT S Kesra di Kutawaluya diberi tenggat hingga Sabtu. Juru bayar diminta memaksimalkan penyisiran lapangan untuk memastikan penyaluran tepat sasaran sekaligus merampungkan data retur.
"Besok kita maksimalkan. Yang tidak bisa dibayarkan, kita retur. Desanya pun harus membuat berita acara,” kata Didik.
Ia juga mengingatkan pemerintah desa agar lebih teliti dalam pendataan ke depan. Warga dengan NIK bermasalah atau tidak valid tidak akan muncul kembali sebagai penerima pada gelombang berikutnya.
Penulis: Alim
